Tunjangan dan Operasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 yang telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, TASPEN mengelola program THT yang merupakan Program Asuransi terdiri dari Asuransi Dwiguna yang. 734. 000, 650. wakil ketua dan sekretaris sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran tunjangan kedudukan ketua BPD; dan c. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT/RW/Dusun serta Operasional Pemerintah Desa. Tunjangan jaminan kesehatan. Ketua BPD sebesar Rp 1. Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD 6. Terkait anggaran operasional BPD, di Kalteng untuk Barito Utara sudah sangat maksimal mencapai Rp70 juta. Desa Siney Tengah pada mulanya adalah satu kesatuan dalam cakupan wilayah desa Siney. 1. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja. Daftar Gaji PNS Golongan 2A & Tunjangannya 2023. 00 70. 000. 000,00 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian. (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. 479. f. b. 750. Buku Dokumen SPJ Kegiatan. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2020 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan maksimal sebesar 7. 202 TAHUN 2022 TENTANG PENDAPATAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF KETUA RT SERTA KETUA RW. "Anggota badan permusyawaratan desa, berhak, huruf (f) mendapatkan tunjangan Purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah," kata Tim Ahli Baleg, dikutip dari pemberitaan Kompas. c. 1. Kegiatan Operasional Perkantoran 5. 000,00 setiap bulan. 000,00 ADD. 3. Dengan demikian saat ini tunjangan untuk Ketua BPD dari Rp. 000, 400. Kepala Urusan Perencanaan a. 550. Daftar penerimaan Siltap dan Tunjangan; d. Tunjangan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebesar Rp 885. Gaji dan Tunjangan Perangkat Desa. 900. Dasar pembayaran yang dicantumkan pada SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2022 yaitu UU APBN 2022 dan DIPA. 000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan; 2. Tunjangan ketua BPD paling sedikitn 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala desa perbulan . 133. dukungan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2021. Hal ini mencuat dalam pembahasan rapat Pansus III DPRD Gorontalo Utara terkait Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) menindaklanjuti aspirasi para. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Dusun. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. 01. Pasalnya, PNS Pajak disebut-sebut mengantongi pendapatan yang fantastis apabila penerimaan pajak pada suatu tahun mencapai atau melebihi target. 8, jdih. KODE URAIAN REKENING 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2 2 1 Belanja Pakai Habis 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 2 2 1 2 Belanja Materai Perangko dan Benda Pos LainnyaPenyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05,dan 06) 10101: Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa:. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Hitung Pendapatan Bruto. BAB KETENTUAN PENUTUP Pasal 15. 000,- Per bulan 2. Penetapan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPM dan PEMDES setelah di asistensi oleh PAPKD Kecamatan setiap bulan15. 1. BPD akan mampu menjalankan fungsi pengawasan ataupun meminta tunjangan yang lebih besar sebagaimana keluh dan pertanyaan yang diajukan diatas. peraturan kepala desa pejambon tahun 2023 peraturan kepala desa pejambon tahun 2022 peraturan kepala desa pejambon tahun 2021 peraturan kepalaDasar Perhitungan PPh 21. JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 05. (2) Pemberian Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) besarannya sebagai berikut: a. Tunjangan Beban Kerja Bendahara. 6. 144 00. 01 . Hak dan Kewajiban Kepala Desa 2023. Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian/Lembaga (K/L) negara di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini berencana menyusun dan merombak komponen gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Total Gaji Polisi Terbaru. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)dihitung berdasarkan PKP yang didapat dari penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 64. 000,00 4. Tunjangan BPD pada tahun sebelumnya ialah Rp1 juta per bulan, kini mengalami peningkatan 50% menjadi Rp1,5 juta per bulan. c. Untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas. Tunjangan Kepala Desa Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ANGGARAN Rp. (2) Besaran tunjangan BPD dengan jumlah 7 (tujuh) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagi dengan ketentuan sebagai berikut: a. 600. kegiatan; masyarakat;. 9 Tunjangan BPD 9 orang Desa 2016 s/d 2021 1. Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan ATK , peijalanan dinas, dan operasional kantor lainnya yang tidak bisa ditunda pen^unaannya. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa j. Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan BPD Tuniangan Kedudukan BPD Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATKmakan-minum). 2021. Tunjangan kedudukan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa. 01. (7) Tunjangan masa akhir jabatan dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari ADD atau PADesa sesuai Kemampuan Keuangan Desa. GRESIK - Perkumpulan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) Kabupaten Gresik mengusulkan supaya peraturan bupati (perbup) tentang pengelolaan keuangan. 5. 2. 144,- 14. Pedoman Penetapan Siltap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Serta Tunjangan BPD, dan Insentif Ketua RT/RW: Download: 04: 09 September 2019: Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa: Download: 05: 13 September 2019: Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa. 335. blueTable td, table. Pasal 6 (1) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5Penyediaan Tunjangan BPD Belanja Pegawai Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Minum, Pakaian Seragam, Listrik d") Belanja Barang dan Jasa Betanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Ma kan ANGGARAN 5250. tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan tunjangan badan permusyawaratan desa. Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunjangan kedudukan anggota BPD. Peran LPMD. 2. MUSYAWARAH PENETAPAN PERATURAN DESA LPJ APBDES TAHUN ANGGARAN 2022 BERITA ACARA NOMOR: 002 /DS. Buku RKPDes c. Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan. RAB Operasional BPD adalah rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap jenis dan objek belanja pada kegiatan penyediaan operasional para anggota BPD. Untuk itu, artikel dari LinovHR ini akan membahas mengenai beberapa jenis tunjangan. Belanja pegawai merupakan biaya yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap (siltap), tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. 100. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ANGGARAN SUMBER DANA 1. TANA TIDUNG – Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali berjanji akan menaikan tunjangan Badan Permusyarawatan Daerah (BPD) pada 2023 mendatang. 000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per triwulan. Gaji Pegawai Imigrasi & Tunjangan Kinerja 2023. JAKARTA - Gaji dan tunjangan kepala desa (kades) menarik untuk diketahui. Penyediaan Tunjangan BPD 24. 800. 18. 6 hlm TUNJANGAN BPD Pasal 7 1. 05. go. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa 17. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan. (3) Besaran tunjangan BPD dengan jumlah 9 (sembilan) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibagi dengan ketentuan sebagai berikut: a. Saya katakan secara terang-terangan, Badan Permusyawatan Desa (BPD) itu merupakan salah satu lembaga yang paling power full di desa. 250. BAB IV TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 13 (1) Tunjangan BPD terdiri dari : a. Tunjangan Ketua BPD Bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2019 11 06/03/2019 7. Keputusan Kepala Desa Tahun 2016 – 2017. Ketua sebesar Rp 500. JUMAT BERSIH JUMAT SEHAT 23 April 2022. 3) Tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat desa lainnya. Selain itu gaji polisi juga hampir sama dengan TNI. Insentif Ketua RT/RW. Untuk tunjangan mengalami peningkatan 50% dari sebelumnya. 000,00 1. Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa i. 000,00; Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Rp. Sementara tunjangan purnatugas untuk BPD diatur dalam RUU Desa Nomor 62 huruf f. Cover berisi tentang atau mewakili dari isi proposal dari A-Z. Tunjangan JKM. PROPOSAL BANPROV 20 Rev - Share it. Rancangan Peraturan Desa Tentang Apbdesa. 1. Buku Rencana Anggaran Biaya; e. Sekretaris dan anggota sebesar 57 % (lima puluh tujuh persen) dari tunjangan BPD. Kegiatan operasional BPD : Tunjangan Kedudukan BPD. −dianggarkan u/ pengeluaran siltap dan tunjangan bagi Kades & Perangkat Desa serta tunjangan BPD; −kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan; −pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. 000 Jadi Rp 500. Penyediaan Tunjangan BPD Belanja Pegawai Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Penyediaan lnsentif/Operasional RT/RW Belanja Barang dan Jasa Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa- Tunjangan BPD O asional Perkantoran 2 Belanja Baran dan Jasa 1 1 1 1 1 - Alat Tulis Kantor Benda POS - Pakaian Dinas Atribut - Pakaian Dinas - AJat dan Kebersihan dan Bahan on - Pe 'alanan Dinas - Pemeliharaan - Air Listrik,dan Tele - Honor - dst 2 Belanja Modal - Kom uter - Me. Baca halaman selanjutnya >>>>> Anggota BPD KEDUA: Tunjangan Ketua BPD dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 010 RW. Dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Badan Permusyawaratan Desa “BPD” merupakan. Sleman Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Tunjangan BPD Penyediaan Operasional BPD Honorarium Staf dan Tunjangan b. 8 Tunjangan kesehatan perangkat Desa 13 orang Desa 2016 s/d 2021 1. Deo Vincent. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, serta. 01. (2) Tunjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat I diberikan setiap bulan sesuai kernampuan Keuangan Desa. 000,00 (satu juta rupiah). 1. 2. Buku Daftar Siltap, Tunjangan dan Perjalanan Dinas h. Surat keterangan tidak menerima tunjangan profesi sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dari atasan langsung (bagi PNS dan Non PNS); b. com- Tunjangan BPD O asional Perkantoran 2 Belanja Baran dan Jasa 1 1 1 1 1 - Alat Tulis Kantor Benda POS - Pakaian Dinas Atribut - Pakaian Dinas - AJat dan Kebersihan dan Bahan on - Pe 'alanan Dinas - Pemeliharaan - Air Listrik,dan Tele - Honor - dst 2 Belanja Modal - Kom uter - Me. Tunjangan Ketua BPD tunjangan Wakil Ketua BPD Tunjangan Sekertaris BPD Tunjangan Anggota Bpd Tunjangan Anggota BPD JUMLAH (Rp) Tetah Div Pejengkolan, 30 Desember 2020 Pelaksana Kegiatan Anggaran, BASIR Halaman 6 K S PURI AN 30/12/2020 12. Penghasilan/ Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa I uran. Tujuan dari diberikannya tunjangan BPD adalah untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan. Penyediaan Tunjangan BPD. Tunjangan pimpinan dan anggota BPD : 1. 500. 000. 408. Pasal 8 Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan besaran biaya operasional. 000,00: 4: Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll). com (26/6/2023). Kepala Seksi, Kepala Urusan 850. Besaran tunjangan BPD diatur sebagai berikut : a. tunjangan BPD; e. 3. (3) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibayarkan apabila terjadi kekosongan jabatan BPD. Badan Permusyawaratan Desa menerima tunjangan maksimal sebesar Rp. BAB II ALOKASI DANA DUSUN (ADD) Bagian Kesatu Pengalokasian Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran. Sekretaris BPD sebesar Rp. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia. 000. Pengertian BPD – Ketentuan, Fungsi, Hak, Pimpinan, Pengaturan, Hubungan, Kode Etik, Pembagian, Larangan. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81. Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dan huruf b, berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 291. tunjangan BPD; c. Permendagri. Pasal 9 Ketentuan besaran tunjangan BPD, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. alokasi proporsional dibagi berdasarkan proporsi jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis masing-masing Dusun. Pembayaran Premi Sk Pengangkatan Kartu Peserta Mou Dengan Pihak Asuransi - Kwitansi DinasPROGRAM KEGIATAN DESA MANTINGAN TAHUN 2023 I. 000,00 ADD. Pasal 56 (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rpl. Download now. kemenkeu. Paket 5.